Haramkah Demokrasi..???

Posted: March 20, 2011 in Uncategorized
Tags:

SEBUAH PENGANTAR DIRIKU

Tulisan yang saya buat ini cukup panjang dan saya harap memenuhi kajian secara Ilmiah dan sistematis, dibuat untuk bekal para Kader Tarbiyah secara khusus di desa Ikhwan, di Kota Ikhwan Di Grup Indonesia Harapan itu Masih Ada, dan dimana saja berada, juga untuk siapa saja, semoga bermanfaaat……(tetap semangat) -Hamzah Al Mubarok-

INILAH JALAN KAMI

“Tinjauan Pengangkatan seorang Pemimpin dari sisi realita dan syari’at.”

Secara umum, pengangkatan seorang pemimpin, baik dalam skala nasional maupun daerah merupakan hal yang diakui oleh realita dan syari’at. Dari sisi realita, adalah sebuah keharusan adanya kepemimpinan yang mengatur suatu wilayah atau negara, apakah melalui sistem pemilihan umum, warisan tahta kekuasaan dan sebagainya. Sedang dari sisi Syar’iyyah, jika seorang muslim ditawarkan kesempatan memberi suara pada sebuah keputusan kekuasaan, wajib baginya memilih yang tegak di atas Syari’at Islam. Jika tidak terdapat hal ini pada diri calon-calon yang bertarung, maka harus memilih yang paling utama di antara mereka dan paling ringan mudhar at- nya. Sebab jika selain kaum muslimin atau orang yang kurang baik agamanya menduduki tampuk kekuasaan, besar kemungkinan akan melahirkan mudharat bagi kaum muslimin.

Sejarah umat Islam menjadi bukti, bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin telah dikenal dan dianjurkan. Begitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin sepakat menunjuk Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai Khalifah. Demikian pula Khalifah Abu Bakar saat menjelang wafat, mengusulkan agar Umar bin al-Khattab sebagai penggantinya. Dan seterusnya, hingga para ulama menyimpulkan, kepemimpinan itu dapat terwujud melalui tiga keadaan yang telahma’ruf, yakni: Pemilihan yang dilakukan oleh ahlul halli wa al-aqdi,ist ikhlaf (penunjukan seorang untuk menjadi pemimpin setelahnya), kudeta atau penggulingan kekuasaan. Imam Ibnu Hazm–rahimahullah- bahkan menambah satu hal, yakni mengajak orang memilih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin.Artinya, jika seorang khalifah meninggal dan tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikannya, disamping majelis ahlul halli wa al-aqdi belum memilih seorang khalifah bagi kaum muslimin, maka menurut Ibnu Hazm–rahimahullah- dibolehkan bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat seorang pemimpin mengajukan dirinya, dan hal ini tidak ada perdebatan padanya. Jika berhasil menduduki tampuk kepemimpinan, waka wajib taat, memberi bai’at, dan menyerahkan ketaatan padanya, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib–radhiallahu anhu- tatkala Utsman bin Affan wafat.

Dari riwayat-riwayat ini-lah, kemudian para ulama menetapkan kaifiyyah seseorang mencapai tampuk kepemimpinan yang syar’ i. Sebab hal tersebut dilakukan dan diamalkan para shahabat yang mulia, sedang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Hendaklah kalian mengikuti sunnah-ku dan sunnah Khulafa’ al-Rasyidin setelahku”.

Namun yang menjadi persoalan pada zaman belakangan ini, khususnya setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki, nyaris tidak ditemukan lagi negara yang menerapkan sistem pemilihan bagi pemimpin melalui jalur syar’i. Kebanyakannya dibangun atas asas demokrasi hasil produk kaum kuffar. Dimana majelis ahli halli wa al-
aqdi yang sejatinya diduduki oleh para ulama dan pemuka kaum yang bermusyawarah

menunjuk seorang menjadi pemimpin tidak ada lagi. Sedang yang menempati posisi mereka adalah orang-orang yang berhasil meraup suara terbanyak dalam Pemilu untuk duduk dalam Parleman, siapa pun ia tanpa melihat kapasitas dan kadar keshalihannya. Demikian pula pemimpin sebuah negara, akan maju mencalonkan diri berdasarkan suara terbanyak yang di raih partai pendukungnya.

Akan tetapi, bersama dengan fenomena ini, secara badihiy darury umat manusia khususnya kaum muslimin butuh seorang pemimpin yang mengatur sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebab tidak dapat dibayangkan, bagaimana sebuah organisasi masyarakat hidup tanpa adanya seorang pemimpin. Karenanya, syari’at Islam yang datang demi mewujudkan kebaikan (mashlahat) dan mencegah kerusakan, memberi perhatian besar bagi tegaknya sebuah kepemimpinan dalam organisasi masyarakat. Meletakkan kaidah-kaidah dan rambu-rambu, baik yang berkaitan dengan pemimpin, rakyat, mu’amalah rakyat terhadap pemimpi dan sebaliknya. Termasuk diantaranya menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pemimpin. Sebab kebaikan seorang pemimpin adalah kebaikan bagi masyarakat (baca: ummat), sedang kerusakan seorang pemimpin adalah kehancuran bagi umat. Olehnya Imam Abdullah bin al-Mubarak–rahimahullah- berkata: “Dua golongan manusia, jika
keduanya baik maka baik pula manusia, namun jika keduanya rusak, maka rusak
pula manusia. Keduanya adalah penguasa dan ulama”. Artinya, mashlahat dan

kerusakan bagi umat sangat ditentukan oleh kebijakan yang lahir dari seorang penguasa. Olehnya, lahir-lah sebuah kesepakatan pada umat ini, perlunya menetapkan dan memilih seorang pemimpin yang dapat menciptakanm ashlahat bagi umat, atau minimalm udhar at yang ditimbulkan lebih kecil. Sebab, keberadaan seorang pemimpin merupakan sebuah aksiomatik yang tidak dapat dielakkan, di atas sistem apapun organisasi masyarakat itu hidup.

“Kaidah-kaidah Syar’i yyah sejalan dengan kebolehan berpartisipasi dalam Pemilu”

Dari uraian di atas, maka para ulama menetapkan kaidah-kaidahsyar ‘ iyyah bagi kebolehanmusyarakah (ikut serta) dalam Pemilu, baik dalam arti ikut “bertarung” di dalamnya, atau minimal memberi dukungan suara bagi calon yang mampu mengemban aspirasi umat, menciptakan mashalahat atau minimal mengurangi mudharat bagi umat Islam. Sekali lagi, jika telah jelas bahwa tujuannya adalah mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi umat. Diantara kaidah-kaidah syar’iyyah tersebut:

1. Kaidah Maa Laa Yatimmul Wajib Illa bihi fa Huwa Wajib, [Jika suatu kewajiban
tidak sempurna lantaran sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula]. Adalah

satu ketentuan, bahwa menciptakan kebaikan danm ashlahat kaum muslimin dalam kehidupan dan kebebasan menjalankan syari’at agama Allah merupakan sebuah kewajiban. Dan jika kaum muslimin mengabaikan ikut serta memberi dukungan dan suara pada pemimpin yang dapat menjamin hal ini, dikhawatikan
akan naik sebagai pemimpin orang yang jauh dari akhlak Islam, atau bahkan orang-orang kafir dan sekuler akan mendominasi parlemen. Maka dapat dipastikan akan memberi dampak bahaya bagi kehidupan umat. Olehnya,
wasilah untuk mewujudkan kemashlahatan umat tersebut juga menjadi wajib
ditempuh (kendati sebagai kehati-hatian, kami belum sampai menyatakan ia
sebagai sesesutu yang wajib, minimal sangat dianjurkan).

2. Kaidah adh-Dharar al-Asyadd Yuzalu bi al-Akhaf, [Kemudharatan yang Besar
dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan]“. Tidak disangkal, bahwa

masuk dan ikut memberi dukungan suara dalam Pemilu mengandungm udharat. Sebab ia bersinggungan langsung dengan aturan-aturan yang menyelisihi syari’at Islam. Akan tetapi, jika tidak terdapat kaum muslimin yang ikut dan masuk ke dalam sistem untuk tujuan memberi perbaikan, menjelaskan keunggulan aturan-aturan Islami, memberi perlindungan terhadap kaum muslimin dan sebagainya, maka dapat dipastikan akan menimbulkanmudhar at yang jauh lebih besar. Karenanya, bergabung dan ikut mendukung calon muslim yang memiliki ghirah Islam, kendati dikategorikan sebagai sebuahmudharat, namun hal tersebut bertujuan mengatasi mudharat yang jauh lebih besar.

3. Kaidah Ihthiyat Jalbi al-Mashalih wa Daf’i al-Mafasid [Kemungkinan untuk
mengambil manfaat dan menghilangkan kerusakan]. Kaidah ini jika diaplikasikan

pada parlemen danm usyar akah memberi dukungan suara pada seorang calon muslim yang memiliki ghirah Islam, maka ia masuk dalam kondisi darurat kemungkinan memberi manfaat bagi kaum muslimin dan mencegatmudharat (kerusakan) bagi mereka, khususnya dalam perkara pembuatan kebijakan dan aturan. Imam Izzuddin bin Abdis Salamrahimahullah berkata: “Jika suatu wilayah yang luas dikuasai oleh orang-orang kafir, lalu mereka menyerahkan jabatan qadhi kepada seorang (muslim) untuk memberi mashlahat bagi kaum muslimin secara umum, maka yang nampak adalah hendaknya ia menerima jabatan tersebut demi terciptanya mashlahat bagi kaum muslimin secara umum dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

4. Kaidah I’tibar al-Dzaraai’ wa an-Nadzar fi al-Ma’aalat, [Memperhatikan kerusakan
(yang bakal terjadi) serta memandang pada akibat-akibat yang dapat
ditimbulkan]. Kaidah ini banyak digunakan para fuqaha dalam keputusan hukum.

Misalnya Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu memerintahkan Hudzaifah bin al- Yaman radhiallahu anhu menceraikan istrinya yang beragama Yahudi. Hal ini agar jangan sampai pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Hudzaifah mengikuti perbuatannya, hingga berpaling dari wanita-wanita muslimah. Dan ini tentunya dapat menjadi fitnah bagi mereka. Karenanya, Imam Izzuddin bin Abdis Salam berkata: “Terkadang boleh bekerjasama atas dosa, permusuhan,
kefasikan, dan maksiat, namun bukan karena keberadaannya sebagai maksiat,
akan tetapi karena ia merupakan wasilah (sarana) untuk mencapai mashlahat”.
Contohnya, mengorbankan harta yang banyak guna membebaskan tawanan
perang. Ia haram bagi yang mengambil-nya namun boleh bagi yang mengeluarkannya. Jika diperhatikan, sebenarnya maksud dari perkataan beliau di atas adalah untuk tujuan menutup pintu kerusakan lebih besar yang bakal terjadi atas tawanam muslim.

5. Kaidah al-Umuur bi Maqashidihaa, [segala tindakan tergantung niat dan
tujuannya]. Dari kaidah ini, dibangun kebolehan bagi kaum muslimin belajar ilmu

kimia, kedokteran dan selainnya dari kaum kuffar (jika hal ini tidak ada pada kaum muslimin), kendati dalam pelajaran tersebut akan banyak terlihat aurat yang diharamkan Islam. Akan tetapi, jika hal tersebut untuk niat khidmat pada kaum muslimin serta mengangkat kesulitan bagi mereka, maka ia dibolehkan. Demikian pula masuk atau memberi dukungan suara pada parlemen, jika diniatkan untuk tujuan mashlahat kaum muslimin serta menghilangkan kesulitan bagi mereka, maka ia dibolehkan.
Adapundhaw abit h atau batasan-batasan bagi mereka yang ingin terjun dan bertarung
dalam Pemilu tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyakini bahwa dirinya dan selainnya memiliki hak membuat hukum selain Allah Ta’ala. Masalah penentuan hukum atas sesuatu, baik halal atau haram, benar atau buruk, seluruhnya merupakan hak prerogatif bagi Allah Ta’ala. Olehnya, tidak halal bagi seorang muslim ridha dan mengakui akan hal ini, yakni menempatkan dirinya sebagai pembuat undang-undang dan aturan.

2. Menyakini bahwa keikut-sertaannya untuk tujuan meringankan keburukan atau meminimalkan kerusakan (al-mafasid) atau untuk mewujudkan sebagian dari mashlahat. Bukan kedudukan di parlemen yang menjadi tujuan. Dan Manhaj Syar’i khususnya dalam aturan-aturannya yang universal sangat banyak mendukung hal tersebut.

3. Tidak boleh terlibat dalam hal ini, melainkan setelah tahaqquq (memastikan)

adanya mashlahat dan tertolaknya kerusakan sesuai kemampuan. Dan ia bukan merupakan -apa yang santer selama ini- sebagai program dakwah atau pijakan tarbiyah. Demikian pula, tidak boleh bergabung padanya orang-orang lemah yang rentan terhadap fitnah atau orang yang sangat tamak dan rakus akan kekuasaan. Hanya saja, yang bergelut di dalamnya adalah mereka yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat sebagaimana ditetapkan para ulama.

Berangkat dari kaidah-kaidah dan dhaw abit di atas, maka kami memandang kebolehan ikut dalam memberi dukungan suara pada Pemilu, untuk tujuan mashlahat bagi kamu muslimin dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Dan bukan karena mengakui dan mengganggap benar hukum demokrasi.

Sebagaimana Nabishallallahualaihi wasallam juga masuk dalam jiwar (perlindungan yang didasarkan oleh hukum Quraiys saat itu) Abu Thalib paman beliau lalu kejiw ar al-Muth’im bin ‘Adiy, demikian pula Abu Bakar as-Shiddiq masuk dalamjiw ar Ibnu ad-Dugunnah, dan para shahabat yang lainnya. Adapun posisi kita dalam pandangan hukum syar’i, berkenaan dengan kondisi hidup di bawah hukum yang tidak dibangun di atas landasan Syari’at, seperti orang terzalimi. Dan orang terzalimi akan selalu berusaha keluar dari kezaliman atau minimal berupaya meminimalisir kezaliman yang lebih besar lagi atas dirinya.

ADA APA DENGAN DEMOKRASI ???

DEMOKRASI BUKAN KESYIRIKAN

Ada sebuah wacana/opini yang bertajuk “Demokrasi Merupakan Kesyirikan Model Baru”, opini ini, pada tahap awal, nampaknya dimaksudkan untuk menset pemahaman umat Islam agar memahami bahwa demokrasi yang sekarang dimanfaatkan sebagian umat Islam untuk memperjuangkan Islam adalah sebuah kesyirikan model baru, pada tahap berikutnya, wacana ini nampaknya dimaksudkan agar umat Islam meninggalkan perjuangan melalui demokrasi, dan pada tahap berikutnya lagi, sepertinya akan sampai pada tahap yang dinanti-nanti yaitu parlemen kosong oleh umat Islam yang memperjuangkan Islam dan terisi oleh musuh-musuh Islam baik dari orang-orang kafir maupun dari orang-orang Islam sendiri yang sekularis, liberalis dan kapitalis.

Menurut wacana tersebut, demokrasi yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan hanya hak Allah SWT, menurut wacana tersebut, demokrasi telah merebut hak kedaulatan Allah SWT dan memberikannya kepada rakyat, contoh, bila rakyat menghendaki pelacuran dilegalkan, maka, pelacuran harus dilegalkan walaupun Allah SWT jelas-jelas melarangnya, kasus-kasus semacam inilah yang menurut penggulir wacana tersebut sebagai sumber kesyirikan dari demokrasi. Dan atas nama akidah yang shahih dan alih-alih membersihkan dari kesyirikan, para penggulir wacana ini menyatakan murtad hukumnya orang yang berjuang dan mendukung perjuangan melalui demokrasi.

Hanya Semantik Bukan Subtansi

Sebenarnya, wacana demokrasi sebagai kesyirikan yang menganggap kedaulatan rakyat pada demokrasi bertentangan dengan kedaulatan Allah SWT pada Islam, hanyalah bersifat teoritis belaka yang berkaitan dengan arti secara tekstual –semantik- dan bukan kontekstual –subtansi-.

Untuk memudahkan penggambaran dan pembahasan, kita ambil contoh dari kasus yang mudah, misalnya, ada satu jenis makanan yang telah kita kenal yaitu yang bernama Hot Dog yang artinya daging anjing hangat, maka, secara semantik, hukum dari makanan Hot Dog ini adalah haram, begitulah yang disepakati oleh para ulama bahwa daging anjing haram hukumnya, namun ternyata Hot Dog telah mendapatkan label halal dari lembaga-lembaga yang terpecaya dan dipercaya oleh seluruh umat Islam, mengapa Hot Dog yang berarti daging anjing hangat bisa mendapatkan label halal?, hal ini karena secara subtansi Hot Dog bukanlah roti yang berisi daging anjing, tetapi roti yang berisi daging sapi.

Begitu juga wacana demokrasi sebagai kesyirikan, secara semantik, kedaulatan rakyat pada demokrasi memang nampak bertentangan dengan kedaulatan Allah SWT pada Islam.

Demokrasi : Kedaulatan berada di tangan rakyat
Islam : ” Ingatlah… memerintahkan hanyalah hak Allah…. QS. 7:54.

Mari kita lihat pandangan seorang ustadz yang nampaknya ingin memaksakan pemahamannya tentang kedaulatan rakyat versus kedaulatan Allah SWT :

“Berarti jelas sekali bagi orang-orang beriman, bahwa Allah s.w.t-lah pemilik serta pemegang kedaulatan, bukan rakyat, meskipun rakyat tersebut semuanya terdiri dari orang-orang beriman atau terdiri daripada ulama”

Oleh sebab itu, jelaslah pula bahwa siapapun yang membenarkan, mengusung, mendukung, apa lagi membela doktrin demokrasi sama dengan membenarkan, mengusung, mendukung serta membela usaha dari kaum Yahudi penyembah berhala, penyembah setan untuk menyesatkan orang-orang beriman.

Bagi umat Islam perbuatan tersebut merupakan kekufuran yang nyata yang mengakibatkan batalnya keislaman orang terebut dan pelakunya harus bertobat dengan segera.

Adapun orang yang membenarkan pendapat mereka atau mendukung manhaj mereka, maka dia ini lebih parah, dan kekafirannya pun lebih jelas dan nyata.”
Itu adalah pandangan seorang ustadz yang kelihatannya brilian dan komprehensif, namun sebetulnya hanya berupa pandangan dari sisi semantik saja, dan mungkin semua itu karena kesengajaan atau ketidak-tahuan ustadz tersebut sehingga sisi subtansinya terabaikan –atau bisa jadi sengaja diabaikan-..

Pandangan semacam itu akan sangat berbahaya karena akan dapat menolak setiap subtansi yang ada terutama yang berbeda dengan semantiknya.

Orang-orang yang berjuang menegakkan nilai-nilai Islam melalui Demokrasi seperti yang menghasilkan PERDA-PERDA bernuansa Islam juga akan disebut oleh kelompok ini sebagai orang-orang kafir atau musyrik tanpa kecuali.

Pemahaman seperti itu, mau tidak mau juga akan menilai murtad atau musyrik siapa saja yang berhubungan de-ngan demokrasi, seperti :

1. Prof. DR. BUYA HAMKA,
2. KH. Hasan Basri,
3. Hidayat Nur Wahid,
4. HM. Rasyidi,
5. Hamzah Haz,
6. KH. Din Syamsyuddin,
7. KH. Ahmad Dahlan,
8. Semua anggota MUI dan DDII karena mendukung berjuang melalui demokrasi.
9. KH. Habib Rizieq,
10. Ustadz Abu Bakar Ba’ayir (mengizinkan santrinya untuk memilih presiden),
11. Zainuddin MZ,
12. KH. Syukron Ma’mun,
13. KH. M. Quraisy Syihab,
14. Para Kyai dan Ustadz yang ikut pemilu
15. dan lain-lain.

Inilah pandangan yang sangat berbahaya bila memandang segala sesuatu hanya dari sisi semantik/tekstual belaka, para ulama yang telah disepakati oleh hampir seluruh umat Islam sebagai orang-orang yang sholeh ternyata mendapat predikat sebagai seorang musyrik oleh pemahaman kelompok ini.
Yang lebih berbahaya lagi, pemahaman kedaulatan rakyat versus kedaulatan Allah SWT yang memandang dari sisi semantik saja, akan dapat mengkafirkan para sahabat, seperti :

1. Siapakah yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat?, siapakah yang memerintahkan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan al-Qur’an menjadi satu kitab. Apakah Abu Bakar ra ataukah Allah SWT?, tentu saja orang-orang beriman dan berakal akan mejawab Abu Bakar ra yang memerintahkan bukan Allah SWT, apakah Abu Bakar ra kafir?, mau tidak mau, menurut penggulir wacana demokrasi sebagai kesyirikan yang memandang dari sisi semantik, maka Abu Bakar ra telah mengambil kedaulatan Allah SWT dan itu kekufuran yang nyata.

2. Siapakah yang memerintahkan untuk membakar mushhaf, Allah SWT ataukah Utsman?, tentu orang-orang yang beriman dan berakal akan menjawab yang memerintahkan adalah Utsman, apakah Utsman menjadi kafir karena telah memerintahkan, bukankah memerintahkan merupakan hak Allah SWT? Jika dipandang dari kaidah kelompok penggulir wacana demokrasi sebagai kesyirikan, maka, mau tidak mau harus mengatakan Utsman ra telah mengambil hak kedaulatan Allah SWT dan itu berarti telah kafir, karena telah menyamai sifat Allah yaitu memerintah.

3. Siapakah yang memerintahkan untuk bikin penjara, Umar ra ataukah Allah SWT?, siapakah yang memerintahkan untuk membakar orang-orang murtad, Ali ra ataukah Allah SWT, apakah Umar ra dan Ali ra menjadi kafir karena telah memerintah?, mau tidak mau dengan kaidah kelompok tersebut, beliau-beliau ra adalah kufur karena telah mengambil hak memerintah Allah SWT.

Dan masih banyak contoh yang lainnya, yang kalau dipandang dari sisi semantik, maka para sahabat/khalifah telah mengambil hak kedaulatan Allah SWT, karena merekalah penguasa dari rakyatnya bukan Allah SWT, apakah lantas hal itu menjadikan mereka kufur? Mau tidak mau jika mengikuti pemahaman kelompok ini maka semua khalifah telah kufur. Bukankah hal ini sangat berbahaya bagi aqidah?

Demokrasi bukan Kesyirikan

Namun bila mau melihat demokrasi dari substansinya, maka demokrasi yang kedaulatan berada di tangan rakyat tidaklah bertentangan dengan Islam yang menyatakan kedaulatan adalah milik Allah SWT, karena demokrasi itu hanya:

1. Wadah rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengurusi mereka.

2. Rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban pemimpin yang mereka pilih bahkan bisa juga memecatnya bila tidak amanah.

3. Hukum yang berlaku adalah hukum yang dikehendaki rakyat, maka bila rakyat yang pro al-Qur’an dan as-Sunnah, maka hukum yang akan dilegalkan akan selaras dengan Islam.

4. Pemimpin tidak bisa membawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya atau politik yang tidak mereka kehendaki.

5. Demokrasi dapat mengakomodasi kedaulatan versi Islam, yaitu secara defacto kedaulatan ada di tangan rakyat namun secara dejure kedaulatan adalah milik Allah SWT, kedaulatan seperti itulah yang ada pada para khalifah dan yang ada pada Allah SWT.

6. Voting dalam demokrasi, bukanlah untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, bisa jadi yang menang yang salah karena mereka mayoritas, bisa jadi juga yang benar yang menang.

Voting hampir sama dengan perang, bukan untuk menentukan benar dan salah, tetapi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, bila yang kalah yang benar, maka yang akan berkuasa dan akan memimpin adalah yang bathil, adanya kemungkinan yang bathil bisa menang tidak menjadikan demokrasi atau perang menjadi haram hukumnya.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dalam tausyiahnya di Masjid AL-JIHAD Kranggan memberikan jawaban yang adil ketika ditanya tentang pendirian partai politik “Selama partai tersebut memperjuangkan hukum Allah, maka dia adalah partai Allah” Inilah jawaban dari seorang ustadz yang telah berhasil melihat hal-hal yang subtansi dan tidak terjebak pada yang semantik.

Dan ketika beliau ditanya tentang perjuangan umat Islam melalui demokrasi beliau menjawab :

“Satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana parpol Islam bisa menerjemahkan dengan tepat demokrasi. Jangan sampai demokrasi bernilai syirik,” Hal ini diungkapkan Ba’asyir kepada Sekretaris Majelis Syuro PBB Fuad Amsyari yang mengunjunginya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. (Detik.Com 30/08/2005 18:48 WIB Ba’asyir: Umat Islam Jangan Terjebak Jargon Demokrasi)

Begitu juga HTI, telah mulai melihat demokrasi dari sisi subtansinya, sehingga Ismail Yusanto juru bicara HTI menyampaikan bahwa sekarang bisa menerima demokrasi dan ada kemungkinan akan ikut dalam politik praktis.

Apakah kelompok pengusung wacana demokrasi sebagai kesyirikan mampu melihat subtansi?, selama kelompok ini berdiam diri tidak pernah berjuang seperti IM, MMI, FPI, HTI dan lain-lain, kecil kemungkinannya akan mampu melihat subtansinya.

Dan jika kelompok ini tidak terus terjebak dalam semantikisme, tekstualisme dan teoritisme, Insya Allah, akan mampu melihat bahwa berjuang melalui demokrasi bukanlah kesyirikan.

DEMOKRASI TIDAK TASYABBUH

Menyerupai orang-orang kafir, golongan orang-orang kafir, pengikut orang-orang kafir atau pengikut millah orang kafir, itulah tuduhan dan hujatan yang di arahkan kepada orang-orang yang berjuang melalui demokrasi, tujuannya jelas, agar perjuangan umat Islam di parlemen menjadi lemah dan bahkan kalau bisa parlemen kosong sama sekali oleh umat Islam yang memperjuangkan Islam dan diisi/dikuasai oleh orang-orang kafir dan Islam sekular.

Pada mulanya, umat Islam digiring kepada satu pemahaman bahwa menyerupai orang-orang kafir berarti telah menjadi golongan orang-orang kafir, salah satu hadits yang digunakan sebagai dalil untuk pemahaman ini adalah :

“Dari Ibn Umar ra berkata : Bersabda Rasulullah s.a.w : Barangsiapa yang menyerupai satu kaum, maka ia telah menjadi golongan mereka”
HR. Ahmad,Abu Daud dan at Tabrani.

Setelah umat Islam ini berhasil diberi pemahaman tersebut, maka fase berikutnya adalah penggiringan kepada pemahaman bahwa demokrasi itu berasal dari Barat atau orang-orang Kafir, fase berikutnya lagi, akan digiring ke pemahaman bahwa mengikuti demokrasi berarti telah mengikuti cara-cara orang Barat/Kafir, lalu pada fase yang lebih jauh lagi, umat Islam akan digiring ke pemahaman bahwa mengikuti cara Barat/Kafir berarti telah menyerupai orang-orang Barat/kafir, selanjutnya sebagai fase terakhir umat Islam akan digiring untuk menyimpulkan bahwa berjuang melalui demokrasi berarti telah menjadi satu golongan dengan orang-orang Barat/Kafir.

Penggiringan pemahaman semacam itu, sangat ampuh untuk mengelabui dan menyesatkan pemahaman umat Islam atau jamaah yang hanya duduk-duduk di majlis ta’lim yang jauh dari kepedulian akan permasalahan Islam dan umat Islam, hal itu bisa terjadi, karena orang yang hanya fokus pada kajian ilmu namun kosong dalam pengamalan, akan tidak menyadari bahwa retorika-retorika yang mereka dengarkan dari ustadz mereka dengan seksama sebenarnya telah menyimpang jauh dari maksud dalil dan sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya.

Namun, bagi aktivis yang fokus terhadap ilmu dan permasalahan Islam dan umat Islam, tentu akan mudah menge-tahui, retorika semacam itu hanyalah retorika yang lahir dari orang-orang yang gemar duduk-duduk dalam majelis ta’lim dan tidak mau turun lapang-an untuk kepentingan Islam dan umat Islam atau sebagai retorika yang lahir dari orang-orang yang tidak memahami kontekstual dalil atau sebagai retorika yang JAUH PANGGANG DARI API, antara maksud dalil dengan obyek yang dikenai dalil sama sekali tidak bersentuhan atau sebagai retorika KOSONG.

MENINJAU DALIL

“Dari Ibn Umar ra berkata : Bersabda Rasulullah s.a.w : Barangsiapa yang menyerupai satu kaum, maka ia telah menjadi golongan mereka”
HR. Ahmad,Abu Daud dan at Tabrani.

Ketika Islam mulai berkembang di Madinah, banyak orang-orang Yahudi (ahlul kitab) yang telah masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW ingin mengetahui jumlah umat Islam pada saat itu, oleh karenanya harus dapat dibedakan antara orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam dan orang-orang Yahudi yang tidak masuk Islam, hal itu sangat penting bagi syiar Islam dan untuk mengetahui kekuatan Islam juga untuk menghindari penyusupan musuh-musuh Islam ke dalam tubuh Islam, untuk mencapai tujuan ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi, pada saat itu yang paling menunjukkan ciri khas Yahudi dan Nasrani adalah mencukur jenggot dan memanjangkan kumis, maka untuk membedakan diri dengan mereka Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis.

Imam Ahmad [Lihat Al-Musnad II/366] meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata,

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda : ”Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani”.

Perintah Rasulullah SAW pada hadits kedua tersebut, nampaknya sebagai penjelas bahwa hadits yang pertama di atas larangan penyerupaannya adalah dalam hal jenggot dan kumis dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang lainnya, sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat memperkuat bahwa tidak semua perbuatan harus diselisihi :

1. Bekam, adalah pengobatan yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, namun Rasulullah SAW dan para sahabat melakukannya, bila hadits yang pertama mempunyai makna yang umum, maka semestinya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukannya.

2. Perang, adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir dan jahiliyah sebelum Rasulullah saw lahir.

3. Membuat parit untuk strategi perang oleh Rasulullah SAW atas saran sahabatnya, ide ini bukanlah dari Islam tetapi dari orang-orang Persia yang tentu orang-orang non muslim.

4. Bentuk kerajaan untuk sebuah pemerintahan seperti pada masa setelah Muawiyyah, bentuk kerajaan, asal muasalnya bukanlah dari Islam tetapi berasal dari bangsa-bangsa non muslim sebelum masa Rasulullah SAW bahkan hingga pada zaman kita sekarang ini tetap dipertahankan oleh bangsa non muslim seperti Inggris, Perancis dan lain sebagainya, tidak seorang ulamapun memerintahkan untuk menyelisihi bentuk negara kerajaan.

5. Pembuatan penjara pada masa Umar ra, di mana penjara telah biasa dibuat oleh pemerintahan non muslim di negeri-negeri di luar wilayah Islam, dan masih banyak contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan kafir namun tidak diselisihi oleh umat Islam baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kalimat “Barangsiapa yang menyerupai satu kaum, maka ia telah menjadi golongan mereka” dalam hadits pertama di atas tidak memiliki arti secara umum atau global, nampaknya hanya perbuatan-perbuatan tertentu saja yang harus diselisihi, dan setiap perbuatan yang harus diselisihi Allah SWT dan RasulNya SAW akan menunjukkan perbuatan mana yang harus diselisihi dan akan menjelaskan pula alasan dan tujuan dari penyelisihan tersebut, Allah SWT dan Rasulnya tidak hantam kromo, yang baik dari orang-orang kafir dan menguntungkan Islam dan umat Islam maka akan dipakai selama hal itu menyangkut urusan antar manusia, sebaliknya bila akan merugikan Islam dan umat Islam dan menguntungkan musuh-musuh Islam maka Allah dan Rasulnya akan memerintahkan untuk menyelisihinya, berikut salah satu contoh ayat al-Qur’an tentang hal tersebut :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Muhammad):”Raa’ina”, tetapi katakanlah:”Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir sik-saan yang pedih.
QS. 2:104

Ayat tersebut adalah larangan bagi umat Islam untuk menyerupai orang-orang Musyrik dan Yahudi yang biasa mengatakan Raa’inah (perhatikan dan dengarkan Muhammad), walaupun kata-kata itu bagus yaitu dapat berarti untuk memperhatikan dan mendengarkan Rasulullah SAW, namun kata-kata seperti itu biasa mereka lakukan dengan tujuan mengejek dan menyepelekan perkataan dan dakwah Rasulullah SAW, maka Allah SWT memerintahkan agar umat Islam tidak ikut-ikutan mengatakan kata-kata tersebut yang dapat berarti mengejek dan menyepelekan Rasulullah SAW dan sebagai gan-tinya Allah SWT memerintahkan untuk mengatakan “Unzhurna”.

Nampak jelas, bentuk perbuatan yang harus diselisihi maupun alasan dan tujuan menyelisihinya, dan nampak jelas manfaat bila menyelisihinya.

Demokrasi Tidak Tasyabbuh

Orang-orang yang menghukumi perjuangan melalui demokrasi sebagai tasyabbuh – menyerupai orang-orang Barat/Kafir- hanya karena demokrasi berasal dari orang-orang Barat/Kafir sangat nyata menunjukkan bahwa mereka hanya menginginkan yang penting DEMOKRASI HARAM. Kita akan buktikan sikap mereka tersebut.

Menurut mereka, berjuang melalui Demokrasi sebagai tasyabbuh karena menurut mereka demokrasi berasal dari orang-orang kafir. Baiklah kita akan terima anggapan mereka tersebut untuk penyederhanaan.

Sekarang mari kita lihat beberapa contoh yang berasal dari orang-orang non muslim :

1. Membayar pajak tahunan kendaraan, ini berasal dari ajaran Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam kitab mereka.

2. Sistem pendidikan berjenjang, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, sistem pendidikan ini lahir bukan dari Islam tetapi dari orang-orang kafir.

3. Libur sekolah atau kerja pada hari Sabtu atau Minggu merupakan hari libur yang berasal dari Yahudi dan Nasrani, Sabtu sebagai hari suci Yahudi dan Minggu sebagai hari suci Nasrani dan semua itu berasal dari kitab mereka.

4. Penggunaan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran, alat pembayaran ini berasal dari orang-orang kafir dan bukan dari Islam, sedang Rasulullah dan para sahabat menggunakan logam emas atau perak sebagai alat pembayaran.

5. Gelar pendidikan seperti LC, MA, S Ag, Dr, dan lain-lain merupakan gelar-gelar yang mengikuti aturan orang-orang Barat.

6. Membayar pajak 10% untuk setiap barang atau jasa seperti pajak tagihan telepon, beli pulsa, beli barang-barang tertentu dan lain-lain, semua itu bersumber dari kitab Yahudi dan Nasrani.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang berasal dari Barat yang bersumber dari kitab Yahudi atau Nasrani –Bible-.

Namun sampai detik ini, tidak sekalipun keluar dari mulut mereka bahwa hal-hal tersebut hukumnya haram atau sebagai tasyabbuh bila diikuti/dilakukan oleh umat Islam, padahal kalau mereka menilai demokrasi sebagai tasyabbuh bila diikuti, maka contoh-contoh tersebut akan jauh lebih nyata tasyabbuhnya bila diikuti, karena sumbernya sangat nyata dan jelas dari Bible, tapi mereka hanya lantang mentasyabbuhkan demokrasi.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan bungkamnya mereka terhadap hal-hal yang berasal dari Barat tersebut :

1. Mereka hanya ingin mengharamkan demokrasi.

2. Mereka telah menikmati hal-hal yang berasal dari Barat/Kafir tersebut, misalnya anak-anak mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang mengadopsi dari sistem Barat/Kafir, mereka bekerja karena ijazahnya di dapat dari pendidikan sistem kafir, mereka mempunyai mobil jadi tidak peduli mem-bayar pajak mobil yang mengikuti sistem kafir, mereka libur kerjanya hari Sabtu atau Minggu.

3. Mereka tidak memahami konteks dari dalil-dalil agama yang mereka kutip –tekstualisme-.

4. Mereka telah diperalat oleh Yahudi/Nasrani.
Melihat ketidak konsistenan mereka dalam menghukumi tasyabbuh hal-hal yang berasal dari Barat, maka, merupakan sebuah kebodohan bila mengikuti pendapat yang mengatakan ikut demokrasi adalah tasyabbuh kepada orng-orang kafir.

MENGAPA MEREKA MENGHARAMKANNYA ????

MENGHARAMKAN DEMOKRASI

Tidak ada yang memungkiri, bahwa Barat menginginkan segala corak kehidupan di seluruh dunia ini mengikuti kemauan dan kepentingan Barat, sementara itu salah satu peradaban yang bertentangan dengan Barat adalah Islam, bila Barat ingin pornografi dilegalkan, Islam menyatakan haram, bila Barat bilang hukum qishas tidak boleh Islam menyatakan harus karena qishas terbukti memberikan keadilan bagi pihak korban dan mencegah kejahatan selanjutnya.

Adanya pertentangan tersebut, mengakibatkan Barat yang merasa terkuat di dunia, memandang perlu untuk melumpuhkan kekuatan Islam sehingga Barat leluasa untuk menguasai segala aspek dan corak kehidupan di dunia ini. Berbagai jalan ditempuh, salah satunya adalah dengan mengisi parlemen-parlemen di negara-negara Islam dengan kader-kader yang secara sadar atau tidak telah membawa misi Barat.

Parlemen merupakan tempat yang amat strategis untuk diduduki, karena segala kemauan dapat diputuskan dan dilegalkan di parlemen.

Itu adalah kenyataan yang ada sekarang ini, sehingga sebagian umat Islam memandang perlu bahkan wajib menghadang mereka menguasai parlemen, karena bila tidak maka kemudharatan besar akan dialami oleh umat Islam. Syekh Muhammad Ibn Shaleih Al ‘Utsaimin –rahimahullah- berpendapat/berfatwa tentang perlunya umat Islam masuk ke parlemen :

“Namun jika pemerintahan itu dibiarkan lalu kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang jauh dari cita-cita penerapan syari’at maka ini adalah sebuah kelalaian yang besar yang tidak seharusnya seseorang melakukannya.”
-Al Furqan edisi 42 atau Al-Islah no 101.

Beliau menyebut sebagai kelalaian yang besar bila umat Islam meninggalkan parlemen, sementara itu Syaikh
Nashiruddin Albani berpendapat lebih tajam :

“dengan tidak ada keraguan bahwasanya WAJIB atas ummat Islam adanya wakil-wakil dan pemilih-pemilih yang memihak pada wakil-wakil yang berada di atas kebenaran (haq).
AL-ISLAH no 101

Begitu juga Syaikh Bin Baz baik secara pribadi maupun melalui Lajnah Daimah yang beliau pimpin berfatwa boleh bahkan menganjurkan umat Islam masuk parlemen, di antara fatwa beliau secara pribadi adalah :
Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu tidak ada masalah untuk masuk ke parlemen bila tujuannya memang membela kebenaran serta tidak menerima kebatilan. Karena hal itu memang membela kebenaran dan dakwah kepada Allah SWT… Majalah Liwa’ul Islam–Ed.3 zulqa’dah 1409 H

Dan fatwa resmi yang melalui Lajnah Daimah:

….maka ia boleh berbaur dengan partai-partai tersebut atau bergabung dengan partai yang paling dekat dengan al haq.
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah vol.12, hal.384 no 6290

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghadang mereka :

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. 16:125

Dan Allah memberi julukan yang buruk kepada ulama yang tidak mau menghadang mereka, seburuk ulama-ulama Yahudi dahulu yang membiarkan manusia melakukan kemaksiatan :

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. QS. 5:62-63

Namun sangat disayangkan, ada saja umat Islam yang ghirahnya kepada agama sangat tinggi namun telah begitu saja mengharamkan masuk parlemen yang kalau dikaji hujah-hujahnya nampak tanpa tinjauan nash dan realita yang akurat dan teliti, walaupun banyak ulama yang notabene bukan ulama-ulama harokah yang memfatwakan boleh bahkan mewajibkan masuk parlemen yang tentunya fatwa tersebut dapat dinilai obyektif daripada pembelaan, tetap saja mereka bersikukuh mengharamkan parlemen.

Tidak cukup mengharamkan parlemen, jalan untuk menuju ke sanapun yaitu pemilu dan demokrasi juga diharamkan.

Mari kita lihat Fatwa Syaikh Albani yang membolehkan pemilu :

Boleh bagi wanita keluar rumah (untuk ikut Pemilu) dengan syarat-syarat yang telah dikenal untuk wanita, yaitu, memakai Jilbab syar’i (pakaian muslimat), dan tidak bercampur-baur (ikhtilat) dengan laki-laki.; syarat inilah yang pertama. Madarikun nazhar fi siyasah.

Begitu juga Syaikh bin Baz memfatwakan :
……tidak ada masalah dengan kartu pemilu yang membantu terpilihnya para da’i yang shalih dan mendukung kebenaran dan para pembelanya, wallahul muwafiq.
Majalah Liwa’ul Islam–Ed.3 zulqa’dah 1409 H

PRODUK KAFIR

Salah satu yang masuk katagori sering dilontarkan untuk mengharamkan demokrasi adalah demokrasi bukan berasal dari Islam. Pernyataan ini tidak salah namun memiliki maksud yang tidak benar, maksud mereka menyatakan demikian adalah untuk menyatakan bahwa segala sesuatu yang bukan dari Islam adalah Thaghut, pendapat ini telah kita kritisi dengan kaidah usul “Hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Perlu diketahui bahwa cikal bakal demokrasi bermula dari hasil pemikiran Plato dalam bukunya Republik pada tahun 427 – 347 SM atau kira-kira 900 tahun sebelum nabi Muhammad SAW lahir, adalah salah bila menilai demokrasi diciptakan untuk menghancurkan Islam, tetapi kalau Barat saat ini memanfaatkan demokrasi untuk menghancurkan Islam itu adalah benar, karena demokrasi sifatnya terbuka dan elastis seperti karet, terbuka artinya siapa saja bisa masuk, kafir, Kristen, komunis dan juga Islam, elastis artinya siapa saja bisa memberi bentuk dan definisi sesuai kemauannya, tidak aneh bila setiap pakar politik mempunyai definisi akademis tentang demokrasi yang berbeda-beda dan tidak aneh pula setiap politikus dan penguasa mempunyai bentuk tersendiri dalam melaksanakan demokrasi.

Presiden Amerika misalnya, menyebut negaranya yang paling demokratis, tetapi banyak rakyat Amerika dan masyarakat dunia menilai Amerika sebagai negara yang paling tidak demokratis karena telah mengabaikan aspirasi rakyatnya dan suara masyarakat dunia yang tidak menginginkan invansi ke Irak. Pemerintahan Soekarno, demokrasinya dinamai demokrasi terpimpin, padahal lawan-lawan politik-nya menilai sebagai tiran. Begitu juga pemerintahan orde baru, demokrasinya dinamai demokrasi Pancasila padahal semua lawan politiknya menilai rezim yang paling otoriter, semua definisi dan bentuk demokrasi tergantung siapa yang menjalankannya, bila sekarang umat Islam menginginkan demokrasi sesuai kemauannya, maka itu sah-sah saja, bila umat Islam secara demokratis mendapatkan kemeangan mayoritas maka sah-sah saja bila ingin menempatkan Al-Qur’an dan As-Sunnah menjadi hukum tertinggi sebagai suara rakyat dan itulah demokrasi.

Apakah hal semacam itu diharamkan dalam agama ?

Berhati-hatilah terhadap statement “demokrasi bukan dari Islam” kemudian mengharamkannya, kita tidak apriori, kalau memang sesuatu itu tidak bertentangan dengan Islam tentu tidak boleh dinyatakan haram dan kalau memang bertentangan maka harus dinyatakan tidak boleh, jangan asal yang bukan dari Islam lantas dinyatakan haram, apakah bentuk kerajaan seperti Saudi Arabia berasal dari Islam ? lalu mengapa tidak diharamkan ?

KEBANYAKAN ORANG

Tidak kuat hujah mengharamkan demokrasi dengan menyatakan “demokrasi bukan produk Islam” orang-orang yang ingin mengharamkan demokrasi terus kreatif dan kratif mencari hujah yang dapat mengharamkan demokrasi meskipun akhirnya terkesan asal tembak dan asal keluarkan hujah, seperti hujah berikut yang bagai jauh panggang dari api, saya katakan demikian karena antara nash yang diberikan dengan obyek yang didalili tidak mengena sama sekali, yang penting ada api dan ada panggangan :

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. 6:116

Ayat di atas memang tampak berkorelasi dengan dhahir demokrasi yang menentukan kemenangan atas suara terbanyak, sehingga nampak cocok untuk mengharamkan orang yang berjuang melalui pemilu dan parlemen yang kemenangannya ditentukan atas suara terbanyak, argumen mereka dengan ayat tersebut :

“bukankah Allah melarang untuk mengikuti orang banyak, lalu kenapa ikut demokrasi yang memenangkan suara terbanyak, bukankah hal itu berarti mengikuti suara terbanyak atau mengikuti kebanyakan orang ?”
Hanya karena dalam nash ada frase “kebanyakan orang-orang” dan demokrasi menentukan “kemenangan atas suara terbanyak” lalu dinyatakan demokrasi haram berdasarkan nash tersebut, tapi baiklah, benarkah larangan mengikuti kebanyakan orang dalam ayat tersebut berkorelasi dengan orang-orang yang berjuang masuk parlemen yang harus melalui pemilu ?

Ayat tersebut adalah larangan mengikuti kebanyakan orang yang hidup dalam kejahiliyahan, baik dahulu atau sekarang, misalnya, ketika ayat ini turun, wacana yang lagi eksis saat itu adalah tentang haram tidaknya binatang sembelihan, Allah telah menghalalkan binatang yang disembelih atas nama-NYA, sementara orang-orang kafir mengharamkannya, begitu juga sebaliknya Allah menghalalkan tetapi orang-orang kafir mengharamkan, Terhadap hal ini Allah SWT melarang nabi SAW mengikuti orang-orang jahiliyah yang pada waktu itu mayoritas, begitu juga saat ini, jangan mengharamkan sesuatu tersebut dengan hanya memfokuskan “larangan mengikuti banyak orang” tanpa mengetahui mengapa Allah melarangnya juga,dapat menimbulkan kesalahan besar, bukankah hampir seluruh orang-orang kafir Mekah akhirnya berbondong-bondong masuk Islam dan hanya sedikit saja yang tetap kafir, apakah lantas Islam sesat karena kebanyakan orang ikut Islam dan apakah sisa orang-orang musyrik yang tidak masuk Islam justru berada pada jalan yang lurus karena menjadi kelompok yang sedikit orang, dan apakah lantas sesat mayoritas umat yang memilih Utsman untuk menjadi Amirul Mukminin ?

Fokus larangan ayat tersebut adalah mengikuti pendapat yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan jangan sampai terkecoh hanya karena pendapat itu mayoritas.

Sementara itu, orang-orang yang berjuang di parlemen dan melalui pemilu, adalah justru berusaha menjidal atau menghadang orang-orang kafir yang ingin melegalkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, adalah tidak tepat orang yang menjidal dan menghadang dikatakan mengikuti orang-orang yang akan menentang hukum Allah, maka penerapan ayat tersebut untuk mengharamkan perjuangan mereka di parlemen melalui pemilu “bagai jauh panggang dari api” antara dalil sama obyek berbeda topik.

Orang-orang yang berjuang menghadang orang-orang kafir-sekular yang akan membuat hukum yang akan bertentangan dengan hukum Allah lalu kalah tidak bisa dikatakan mereka telah ikut menyetujui hukum tersebut, bagaimana bisa orang yang menentang dikatakan ikut menyetujui keluarnya RUU tersebut, sampai sekarang tidak ada yang mengatakan PDIP dan PDS menyetujui keputusan RUU SISDIKNAS, semua orang tahu mereka adalah penentang utama dan yang akan tetap berjuang membatalkannya. Justru apakah yang diam tidak berjuang menentang mereka yang patut dikatakan telah menyetujui, karena ada pepatah diam berarti setuju ?

Dalam sistem demokrasi memang benar suara mayoritas sebagai penentu menang atau kalah, tetapi tidak benar bila dikatakan untuk menentukan yang haq dan yang bathil, sama dalam perang, keberhasilan dalam menghancurkan musuh adalah sebagai penentu menang atau kalah bukan penentu haq atau bathil.

Rasulullah pernah kalah dalam perang, tetapi bukan berarti beliau dalam jalan yang bathil, orang kafir pernah menang dalam perang, bukan berarti orang kafir berada pada jalan yang haq, apakah ada yang menilai perang sebagai sistem yang haram karena rasulullah pernah kalah ?.

Begitu juga berjuang dalam demokrasi, kekalahan umat Islam tidaklah berarti mengakui yang mayoritas sebagai yang benar tetapi harus secara gentle mengakui yang mayoritas telah menang, apakah hal tersebut dapat dikatakan telah mengikuti kebanyakan orang ?

Manakah yang sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, apakah orang-orang yang menghadang orang-orang kafir-sekular di parlemen yang akan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah ataukah yang diam saja membiarkannya ? Jujur saja, sampai saat ini tidak ada satupun langkah nyata untuk menghadang mereka ? apa iya rasulullah mengajarkan demikian, apa iya para salafus shalih seperti itu ?.

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
QS. 103:3

MENGHARAMKAN PANCASILA

Beberapa cara telah dicoba untuk menghambat perjuangan umat Islam di parlemen, pertama, mencoba mencari-cari dalil yang mengharamkan parlemen, cara ini akhirnya menuntut pengharaman sesuatu yang tidak haram, misalnya sistem pajak 10%, libur sekolah dan kerja pada hari Sabtu, Minggu, dan libur keagamaan yang berlaku di Indonesia seperti libur kematian Yesus, Natal, Nyepi, Waisak dan lain-lain, di mana semua itu bukan berasal dari Islam melainkan dari Barat bahkan dari ibadah Yahudi, Kristen, Hindu dan lain-lain. Kedua, berusaha mencari-cari dalil yang mengharamkan jalan menuju parlemen yaitu demokrasi, cara ini bagus, tetapi ternyata dalil-dalil yang digunakan untuk mengharamkan demokrasi jauh panggang dari api, antara nash dalil dan realita tidak mengena, hal ini dikarenakan pemahaman tentang perjuangan di alam demokrasi hanya sebatas dhahir demokrasi, sementara hakekat perjuangan umat Islam di alam demokrasi tidak dipahaminya, Ketiga, membuat opini negatif saudara-saudara muslim yang berjuang di parlemen, cara ini ternyata telah menjadi boomerang bagi pembuat opini, misalnya diopinikan tidak mungkin berhasil perjuangan melalui parlemen dan demokrasi, ternyata, justru mereka yang tidak dapat menunjukkan hasil perjuangannya di luar parlemen, sementara itu telah banyak bukti nyata hasil perjuangan melalui parlemen dan telah dirasakan oleh umat Islam, misalnya kebebasan para dai untuk berdakwah yang mana dahulu dibatasi gerakannya, seperti ada seorang Ustadz yang sampai harus berhijrah ke Malaysia karena materi dakwanya, kini telah kembali lagi ke Indonesia dan bebas berdakwah di mana hal itu tidak lepas adanya kebijakan di parlemen atau pemerintahan, contoh lagi, kebebasan berjilbab di instansiinstansi formal, dahulu tidak bisa bahkan untuk foto ijazah saja tidak boleh, alasannya tidak kelihatan telinganya, contoh lain lagi, terbitnya ruu sisdiknas, SKB 2 menteri, pemberantasan perzinahan, perjudian, perda-perda bernuansa Islam dan lain-lain, bukti-bukti itu telah menjadi boomerang bagi pembuat opini, apalagi perjuangan di luar parlemen belum menampakkan hasil terutama dalam soal nahi mungkar, boomerang itu semakin tajam menukik ke yang empunya.

Tidak cukup dengan ketiga cara di atas, kini diupayakan cara lain yaitu mengharamkan PANCASILA dengan menyatakan PANCASILA adalah thoghut yang wajib dijauhi, alur maksudnya cukup jelas, bila berhasil menanamkan pemahaman kepada umat Islam bahwa PANCASILA adalah thaghut, maka hanya perlu selangkah lagi agar umat Islam dengan sendirinya mengharamkan perjuangan melalui parlemen yaitu menanamkan pengetahuan bahwa masuk parlemen harus menjunjung tinggi PANCASILA.

Padahal, andaikata PANCASILA itu benar-benar thaghut dan haram hukumnya sebagai dasar negara, tidak bisa begitu saja mengharamkan perjuangan melalui parlemen, Allah swt telah memberikan kisah tauladan nabi Yusuf as yang masuk ke dalam pemeritahan kafir yang tentu saja, dasar negaranya bukanlah syariat Islam.

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”.
QS. 12:55.

Syaikh Al-Utsaimin ketika ditanya tentang hukum masuk parlemen yang tidak menerapkan syariat Islam, beliau menyatakan : membiarkan kesempatan itu dan meninggalkan kursi itu untuk orang-orang yang jauh dari tahkim syariah merupakan tafrit yang dahsyat. Tidak selayaknya bersikap seperti itu. Begitu juga dengan Syaikh bin Baz ketika ditanya tentang hukum masuk parlemen di negara kafir, beliau menyatakan tidak ada masalah – baca : buletin AL-ISLAH no 104-.

Pendapat kedua syaikh tersebut selaras dengan ayat QS. 12:55 di atas.

Andaikata PANCASILA benar-benar thaghut, dan haram hukumnya sebagai dasar negara, tidak bisa begitu saja mengharamkan bila ada orang yang berjuang masuk parlemen, harus dilihat dahulu niat dan perbuatannya, apakah setelah masuk parlemen menyebabkan dia dilarang sholat, harus menyembah kuburan atau harus korupsi dan lain sebagainya, kita ambil perumpamaan gamblang dan ekstrim, misalnya, seperti yang kita ketahui tempat pelacuran adalah haram, mendekatinyapun haram, namun kita tidak bisa begitu saja mengharamkan seseorang yang masuk ke dalam tempat pelacuran, harus dilihat niat dan perbuatannya, kalau dia seorang pegawai pencatat meteran listrik dan masuk kesana berniat dan hanya berbuat mencatat rekening listrik, maka masuknya ia ke tempat pelacuran tersebut tidak menjadi ma-salah, kecuali masuknya ia ke sana harus ber-duaan dengan seorang pelacur di dalam kamar atau mau tidak mau harus melihat sesuatu yang dilarang melihat, maka masuknya menjadi ha-ram, seperti itu juga ketika Yusuf as menjadi pejabat kerajaan kafir, tidak adanya keharusan Yusuf as melakukan perbuatan yang melawan agama menjadikan Allah swt ridho terhadap masuknya Yusuf ke dalam kerajaan kafir.

Itu adalah asumsi jika PANCASILA benar-benar sebagai thaghut dan haram, tetapi sebaliknya jika PANCASILA bukan sebagai thaghut, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memasuki parlemen dan memperjuangkan nilai-nilai keIslam-an di sana agar dapat mewarnai kehidupan berbangsa ini, maka bila hal itu dilakukan tidak mustahil Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bagi segenap manusia baik Islam maupun bukan akan tercapai.

Sebetulnya, tidak perlu lagi membahas PANCASILA thaghut atau bukan bila hanya untuk menghambat perjuangan umat Islam melalui parlemen, namun bila pembahasannya untuk menempatkan sesuatu pada kedudukan hukumnya, maka itu perlu dan penting, bila memang PANCASILA benar-benar thaghut maka harus dinyatakan thaghut dan sekali-kali tidak boleh dinyatakan bukan thaghut, begitu sebaliknya, bila PANCASILA bukan thaghut maka tidak boleh dinyatakan thaghut, oleh karena itu jangan sampai kita mudah menyatakan ini thaghut dan ini bukan, harus dikaji secara adil, mendalam, teliti, dan ikhlas, tidak boleh di dasari oleh apapun kecuali untuk menempatkan sesuatu pada kedudukan hukumnya.

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang di-sebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, …… QS. 16:116

BUATAN MANUSIA

Ketika saya tanyakan dalam sebuah diskusi saya di internet mengapa mereka menthaghutkan PANCASILA, mereka menjawab bahwa PANCASILA adalah buatan manusia, padahal Allah swt memerintahkan kita untuk mentaati hukum yang berasal dari Allah semata :

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.
QS. 4:60

Secara tekstual, segala sesuatu yang bukan dari Allah swt adalah thaghut termasuk PANCASILA, sehingga kita wajib menjauhinya, namun benarkah segala hukum buatan manusia dapat disebut thaghut, mari kita ambil contoh hukum atau aturan yang dibuat oleh hampir seluruh DKM di Indonesia yaitu adanya papan aturan yang bertuliskan :

LEPAS SANDAL, BATAS SUCI

Aturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang hendak memasuki masjid dan harus di ta’ati, aturan tersebut tidak ada dalam al-Qur’an ataupun hadits, nah, apakah aturan buatan DKM semacam itu harus juga disebut sebagai thaghut ? tentu saja tidak, lalu mengapa PANCASILA disebut thaghut, bukankah sama-sama buatan manusia ?

Kemudian ada yang menjawab, bahwa aturan yang dibuat DKM tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah, maka saya benarkan jawaban tersebut, lalu saya balik bertanya, lalu apakah ada sila-sila dalam PANCASILA yang bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah ? mari kita telusuri masing-masing sila dalam PANCASILA : pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini selaras dengan Islam, bahkan siapa yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa, kafirlah orang tersebut, kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini juga selaras dengan al-Qur’an, misalnya QS. 7:181:

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
Begitu juga dengan sila-sila yang lain, tidak satupun yang bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, maka menthaghutkan PANCASILA dengan argumen PANCASILA buatan manusia adalah sikap yang tergesa-gesa dan sepertinya hanya ingin menghambat perjuangan di parlemen, bukan secara ikhlas untuk mengetahui kedudukan hukum PANCASILA yang sebenarnya dari sudut pandang Islam.

MEMBENARKAN AGAMA LAIN

Ada argumentasi lain untuk mengharamkan PANCASILA, yaitu dengan mengutak-atik penerapan sila pertama, menurut mereka, dengan sila pertama berarti telah membenarkan akidah agama lain, buktinya yang diterima menjadi warga negara Indonesia bukan yang beragama Islam saja, tetapi juga pemeluk-pemeluk agama lain yang nyata-nyata menurut Islam tidak berketuhanan yang maha esa.

Memang secara dhahir, mengizinkan mereka yang tidak berketuhanan yang maha esa menjadi warga negara Indonesia, sepertinya telah membenarkan akidah mereka, namun hakekatnya tidaklah demikian, tidak seorang muslim-pun hingga kini yang menyatakan pemeluk agama lain berketuhanan yang maha esa, kalau mereka dapat menjadi warga negara Indonesia, hal itu karena mereka mengaku berketuhanan yang maha esa dan pengakuan ini tidak di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia, dan tidak mungkin bersitegang dengan pengakuan mereka, karena mereka tidak mengimani al-Qur’an kecuali kita dapat dengan telak membuktikan bahwa pengakuan mereka adalah salah.

Apakah hakekat semacam itu dapat dikatakan membenarkan aqidah agama lain, rasulullah saw pernah melakukan hal yang secara dhahir lebih dari itu, yaitu ketika diadakan perjanjian Hudaibiyyah, di mana orang-orang kafir Quraisy meminta sebutan rasulullah setelah Muhammad dicoret dan di ganti dengan bin Abdullah, permintaan tersebut dikabulkan oleh rasulullah, kemudian beliau memerintahkan kepada Ali ra untuk menghapusnya, karena begitu prinsip penghapusan sebutan rasulullah, Ali ra mengatakan

“Aku tidak mampu untuk menghapusnya ya rasulullah” kemudian nabi Muhammad bersabda kepada Ali ra

“Tunjukkan kepadaku mana kata rasulullah biar Muhammad yang menghapusnya”…

Apakah setelah disepakati untuk mencoret sebutan rasulullah setelah nama Muhammad saw para sahabat dan seluruh umat Islam membenarkan keyakinan orang-orang kafir bahwa Muhammad bukan rasulullah ?, tidak, sama sekali tidak, keyakinan dan sikap umat Islam adalah tetap yaitu Muhammad rasulullah, bila orang-orang kafir meyakini Muhammad bukan rasulullah itu adalah haknya karena mereka tidak mengimani Al-Qur’an, yang penting umat Islam tetap meyakini bahwa Muhammad rasulullah.

Begitu juga dengan sila pertama PANCASILA, tidak menyebabkan dan mengharuskan umat Islam membenarkan aqidah umat lain, bila mereka mengaku berketuhanan yang maha esa itu hak dan urusan mereka, yang penting bagi umat Islam meyakini bahwa Allah swt itu Esa, kalau pencoretan sebutan rasulullah tidak menyebabkan umat Islam membenarkan keyakinan orang-orang kafir, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa lebih mungkin tidak menyebabkan umat Islam membenarkan pengakuan aqidah orang-orang kafir.

Sekarang mari kita ambil contoh kasus yang ada di antara kita, kita tahu al-Qur’an menginformasikan bahwa nabi Isa as tidak dibunuh dan tidak pula disalib, sementara itu umat Kristen meyakini Yesus mati dibunuh dan disalib untuk menebus dosa dan memperingatinya setiap bulan April, hari kematian Yesus tersebut telah menjadi hari libur internasional dan nasional yang berlaku bagi sekolah-sekolah dan perusahaanperusahaan, pertanyaanya, apakah kalau kita memasukkan anak kita ke sekolahan yang ikut libur pada hari kematian Yesus atau kita menjadi karyawan sebuah perusahaan yang libur pada hari tersebut dan kita ikut libur berarti kita membenarkan aqidah yang meyakini Yesus mati di salib ? tentu saja tidak, kalau begitu sangat tidak beralasan melontarkan pernyataan : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebabkan umat Islam membenarkan aqidah agama lain dengan diterimnya mereka menjadi warga negara Indonesia.

BUKAN AGAMA

Walaupun PANCASILA dapat dipandang selaras dengan Islam dan atau mencerminkan tujuan luhur agama Islam, namun umat Islam tidak diperkenankan mengindentikkan PANCASILA dengan Islam atau menyatakan PANCASILA telah meliputi seluruh ajaran Islam.

Umat Islam Indonesia telah menerima Islam sebagai agama dan dasar hidup yang dapat menyelamatkan dunia dan akhirat, disamping itu umat Islam Indonesia telah menerima PANCASILA sebagai konsensus nasional yang harus dihormati sebagai landasan bersama hidup bernegara yang mengikat segenap warga negara Indonesia yang harus ditegakkan bersama dan saling menghormati, oleh karena itu umat Islam tidak boleh :

• Memandang PANCASILA lebih atau di atas proporsi yang seharusnya, seperti menganggap PANCASILA sakral, keramat, abadi, sumber dari segala sumber, mutlak, dengan perkataan lain menganggap PANCASILA sebagai agama apalagi menganggapnya melebihi agama.

• Mengganti agama mereka (Islam) dengan agama lain atau aliran kepercayaan, ataupun ideologi serta filsafat apapun termasuk PANCASILA.
Tambahan lagi, kita harus yakin bahwa para perumus PANCASILA tidak sedikitpun berniat atau beritikad agar PANCASILA diberlakukan seperti dua butir di atas.

TERBUKA

Pancasila adalah dasar negara yang bersifat terbuka, sangat umum dan dapat ditafsirkan ke berbagai arah, misalnya, pada rezim orde baru, PANCASILA ditafsirkan menjadi 36 butir-butir ajaran PANCASILA, yang mana tafsiran tersebut hanya cocok untuk penguasa rezim orde baru saat itu. Karena sifatnya yang terbuka itu, sangat mungkin umat Islam dapat mewarnainya agar selaras dengan Islam, kalau rezim orde baru sudah pernah berhasil menafsirkan dan menerapkannya sesuai kemauannya, maka umat Islam juga bisa menafsirkan dan menerapkannya sesuai ajaran Islam, dan itu harus masuk ke pemerintahan.

MENGHARAMKAN PARLEMEN

Parlemen artinya dewan perwakilan rakyat, tempat menggodok segala ketentuan untuk mengatur perkara-perkara rakyat, misalnya menentukan boleh tidaknya pornographi, perjudian, kemaksiatan, berjilbab, mendirikan gereja, mendirikan masjid, prekawinan beda agama, perkawinan homo, dan lain sebagainya bahkan parlemen dapat mengatur, membatasi, melarang, membebaskan atau mendukung para dai untuk berdakwah.

Bila yang duduk di parlemen kebanyakan orang-orang kafir, maka akan banyak keputusan yang mengakomodasi kepentingan kafir dan sangat mungkin akan merugikan Islam, bila yang duduk para mafia maka akan banyak keputusan yang mengakomodasi kepentingan mafia, bila yang duduk orang-orang yang ingin menjaga nilai-nilai ke-Islam-an, maka akan banyak ketentuan-ketentuan yang bernuansa ke-Islam-an atau minimal mengurangi kerugian Islam.

Itulah kenyataannya, tengoklah parlemen yang ada di perancis, karena tidak seorangpun yang memperjuangkan nilai-nilai ke-Islam-an di sana, maka tidak satupun ketentuan yang berpihak kepada Islam, bahkan hampir semua ketentuan yang menyangkut soal agama sangat merugikan Islam, seperti melarang umat Islam berjilbab, bergamis, berjenggot, dan lain-lain, begitu juga yang terjadi di Yunani, karena tidak ada seorangpun yang memperjuangkan Islam dalam parlemen, maka sampai detik ini tidak satupun masjid yang telah didirikan di Yunani, bukan karena umat Islam di sana tidak mampu membiayai pembangunan masjid, tetapi karena dilarang mendirikannya, umat Islam di sana yang akan menunaikan sholat Jum’at atau sholat Ied harus menggunakan gedung seni yang hanya ada satu dan harus meminta izin terlebih dahulu.

Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia ini dulu, ketika parlemen dikuasai oleh mayoritas sekular (masa rezim Suharto) pernah dihasilkan sebuah ketentuan yang mengharuskan para Ustadz mendapatkan izin terlebih dahulu untuk berkhotbah berdakwah, begitu juga yang terjadi dengan Ustadz Ba’asyir yang harus melarikan diri ke Malaysia karena dakwahnya di masa rezim Soharto dan baru kembali ke Indonesia setelah lengsernya rezim Suharto.

Adanya perda-perda bernuansa Islam yang menguntungkan kehidupan dan kepentingan umat Islam, adanya sikap nyata pemerintah dalam memberantas perzinahan dan perjudian dengan menangkapi para pelakunya, juga adanya kebebasan berpakaian muslim di sekolah-sekolah umum yang dahulu pada masa rezim Orede Baru dilarang, semua itu tidak lepas dari keputusan-keputusan parlemen /pemerintah.

Sejarah juga telah membuktikan, bahwa tidak ada kepentingan umat Islam yang terakomodasi tanpa peran serta pemerintah, pada masa rasulullah, terjaganya keamanan umat Islam berada di antara orang-orang Yahudi, Nasrani dan majusi tidak lepas dari peran pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintahan rasulullah, begitu juga masa-masa setelahnya, kepentingan umat Islam dapat terjaga dan terakomodasi ketika ada orang-orang yang mengurusi dan membela Islam dalam pemerintahan, Abu Bakar ra, dapat memutuskan akan menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat karena beliau berada dalam pemerintahan dan sebagai khalifah.

Bila umat Islam di Indonesia ini meninggalkan parlemen, maka akan sangat kesulitan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan sebaliknya parlemen akan dikuasai oleh orang-orang kafir yang akan memperjuangkan dan melegalkan kepentingan mereka yang akhirnya tidak mustahil akan merugikan umat Islam seperti di Perancis, Yunani, Denmark dll.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan,

“Harus dipahami bahwa mengurusi urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama ini tidak mungkin bisa tegak tanpa adanya negara”
Mauqil Bani Marjah, Shafwah al-Rajul al-Mariidl.

Ketidak-mungkinan tersebut pernah dialami oleh Ustadz Ba’asyir, ketika beliau mengusulkan kepada pemerintahan daerah Solo agar menerbitkan perda yang bernuansa Islam, usul beliau ditolak mentah-mentah, padahal yang diusulkan baru sebatas bernuansa Islam.

MENGHARAMKAN PARLEMEN DAN KONSEKUENSI LOGISNYA

Anehnya, walaupun kenyataannya parlemen dapat menguntungkan Islam bila dikuasai oleh orang-orang yang memperjuangkan Islam dan dapat merugikan Islam bila dikuasai orang-orang kafir dan sekular, ada saja beberapa kelompok umat Islam yang mengaku mengkaji akidah secara shahih dan menolak sekularisme tetapi mengharamkan parlemen.

Kelompok yang mengharamkan parlemen terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya : pertama, ada kelompok yang mengharamkan secara total dan mengharamkan memasukinya, tetapi mereka berpendapat wajib taat kepada pemerintah walaupun parlementer, dan kelompok ini tidak berusaha sedikitpun untuk mengambil alih pemerintahan dan mengubah bentuk pemerintahan supaya tidak parlementer.

Tentu saja kelompok ini harus menerima konsekuensi logis –sunnatullah- dari pendapatnya, yaitu mereka harus taat kepada pemimpin yang dihasilkan melalui cara yang haram, bukankah pemerintahan yang diperoleh dengan cara yang haram berarti pemerintahan yang dihasilkan juga haram dan apakah pemerintahan yang haram wajib ditaati ?, dan apakah mungkin bila umat Islam mengikuti pendapat kelompok ini yaitu mengharamkan parlemen akan mempunyai seorang pemimpin muslim ? Karena tidak mungkin orang-orang kafir akan memilih pemimpin seorang muslim, Inilah paradoks yang sangat vulgar tetapi harus diikuti oleh kelompok ini.

Harus diketahui pula, bila saat ini umat Islam di Indonesia mempunyai seorang pemimpin muslim dan ada pembelaannya kepada Islam, semua itu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s